CONTOH PENERAPAN TELEMATIKA

Contoh Penerapan Telematika


Aplikasi internet pada lingkungan pemerintah yang dikenal dengan e-government. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlomba-lomba membuat aplikasi e-government. Banyak hal yang menyebabkan kegagalan e-government oleh beberapa faktor, yaitu: ketidak pastian sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung.
e-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. E-government ada empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat keduaa dalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Rabu (29/9) menyelenggarakan Workshop Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komputer dengan tema “Pengembangan e-Government di Kabupaten Bantul”. Peserta workshop terdiri dari unsur legislatif DPRD Kabupaten Bantul dan eksekutif Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan pada 29-30 September 2010.
Bupati Bantul dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah Drs. Gendut Sudarto Kd, BSc., MMa. menyampaikan perubahan dunia saat ini yang mengalami transformasi menuju era informasi, membuka peluang untuk dapat melakukan pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi secara luas, cepat dan akurat. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan kecenderungan perkembangan dunia global tersebut akan membawa masyarakat menjadi terisolasi dari dunia global hanya karena tidak mampu memanfaatkan teknologi.
Direktur Aplikasi Telematika Kemenkominfo RI Ir. Hery Abdul Aziz, M.Eng. dalam sambutannya menyampaikan visi Direktorat Aplikasi Telematika Kemenkominfo yaitu integrasi e-Government, dimana data antar instansi pemerintah dapat terintegrasi. Untuk mencapai visi tersebut tidaklah mudah karena masalah karakter menjadi penting. “Kemkominfo telah mempersiapkan beberapa aplikasi yang akan diberikan kepada pemerintah daerah untuk pengembangan e-Gov didaerahnya masing-masing” tambah Hery.
Acara seminar pada hari pertama disampaikan materi antara lain Pemanfaatan IT di Pemerintahan disampaikan oleh Dr. Ir. Richard Mengko staf ahli bidang informasi RISTEK dan praktisi ITB. Dalam materinya disampaikan bahwa kegiatan dunia fisik dan dunia maya mempunyai kesamaan dimana masing-masing terdapat aksesbilitas, konektivitas, dan interoperabilitas.
Materi kedua disampaikan oleh praktisi Universitas Indonesia Yudho Giri Sucahyo, Ph.D, CISA, CISM, CEP-PM, CSRS dengan judul Pengembangan e-Government di Kabupaten Bantul. Dalam materi yang disampaikan, pengembangan e-Government berdasarkan Keputusan Kementerian Kominfo No. 57 Tahun 2003 terdiri dari empat tahap yaitu tahap persiapan, tahap pematangan, tahap pemantapan dan tahap pemanfaatan. Berdasarkan pemeringkatan PeGI Jateng-DIY 2010, Kabupaten Bantul berada di peringkat 14 atau pada peringkat ke-3 untuk wilayah DIY. “Tekad untuk tercapainya e-Government, perlu dituangkan secaa jelas di misi, kebijakan, program strategis, dan sasaran yang menjadi satu kesatuan dengan Renstra Pemda, kata Yudho dalam kesimpulannya.
Dalam materi ketiga yang disampaikan Ir. Heru Supriyatno dari Direktorat Aplikasi Telematika Kementerian Kominfo RI menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo telah membangun beberapa aplikasi e-Government yang akan diberikan kepada pemerintah daerah diantaranya adalah aplikasi pendidikan, aplikasi pariwisata, aplikasi peternakan, aplikasi perkebunan, aplikasi pertanian, aplikasi informasi hukum, dan aplikasi SMS Centre.
Kedelapan aplikasi tersebut memiliki sistem kerja yang sama. Delapan aplikasi ini adalah suatu aplikasi yang didesain untuk mengelola informasi yang disesuaikan dengan nama aplikasinya sendiri, dimana sumber datanya diperoleh dari dari instansi pemerintah atau dari data dilapangan. Pengguna bisa mengarsipkan data yang ada dan data tersebut bisa disimpan dalam bentuk elektronik sehingga dapat dilakukan pencarian dengan kriteria tertentu.
Karena itu dibutuhkan kemauan petugas untuk mengisikan data kedalam sistem database ini. Karena tanpa ada kemauan dari para petugas, maka sistem ini tidak akan berfungsi. Data yang ada dalam sistem ini, nantinya akan bisa dimanfaatkan oleh para pimpinan dalam instansi dalam mengambil kebijakan, karena datanya juga ditampilkan dalam bentuk grafik. Selain itu sudah dibangun pula aplikasi kepegawaian, aplikasi pendapatan daerah, aplikasi arsip, aplikasi kantaya, aplikasi e-office dan aplikasi e-library.



sumber :
http://kpde.bantulkab.go.id/?p=822#more-822